ANALISIS JABATAN

   Berhubung teman-teman PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih bertanya-tanya tentang Analisis Jabatan maka kami akan share/membagikan file petunjuk pengisian Analisis Jabatan, adapun file yang bisa di download / unduh: Daftar Isian Analisis Jabatan, Petunjuk Pengisian Analisis Jabatan dan Materi Pawer Point.

MANFAAT ANALISIS JABATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Oleh karena itu, informasi dari analisis jabatan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.    Untuk keperluan penarikan dan seleksi.

Penarikan dan seleksi karyawan dapat dilaksanakan apabila manajemen sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang jenis dan karakteristik pekerjaaan. Dengan memahami karakteristik pekerjaan maka akan dapat ditetapkan siapa personel yang tepat untuk memangku jaabatan tertentu tersebut.

2.    Untuk keperluan kompensasi.

Besarnya gaji atau upah karyawan bergantung pada pekerjaan apa yang mereka lakukan dalam organisasi. Bagi karyawan yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi tentu akan memperoleh gaji yang lebih besar disbanding dengan karyawan yang hanya memiliki keterampilan dan pendidikan terbatas.

3.    Untuk keperluan penilaian kinerja.

Dalam analisis jabatan, setiap pekerjaan ditetapkan standar-standar kinerja. Untuk mengetahui apakah kaaryawan berprestasi atau tidak, manajer cukup membanding antara kinerja actual dengan kinerja standar yang ditetapkan.

4.    Untuk keperluan pelatihan.

Apabila karyawan yang diterima belum cukup keterampilannya untuk melaksakan tugas, maka manajer dapat memutuskan untuk segera memberikan pelatihan tambahan.

Ditambahkan oleh Tohardi (2002), analisis jabatan yang menghasilkan Deskripsi Jabatan daan Spesifikasi Jabatan dapat memberikan manfaaat berikut:

1.      Promosi dan transfer. Informasi dalam analisis jabatan sangat tepat untuk merencanakan posisi karyawan di masa depan berdasarkan penilaian atas keterampilan, pengetahuan serta bakatnya.

2.      Penambahan organisasi. Jika terdapat kekurangan dalam organisasi, maka informasi dari analisa jabatan dapat digunakan untuk melakukan pembenahan.

3.      Orientasi. Khusus untuk karyawan baru, pengenalan dan penguasaan terhadap pekerjaan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya.

4.      Memperbaiki aliran kerja.

Begitu pentingnya analisis jabatan ini sehingga mengharuskan organisasi untuk tetap melakukan uraian terhadap jabatan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Terdapat enam alasan penting mengapa analisa jabatan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi :

1.    Organisasi baru dibentuk. Uraian jabatan pada hakikatnya sama pentingnya dengan alasan mengapa organisasi itu dibentuk. Setiap organisasi yang baru muncul atau dibentuk tentu akan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dengan organisasi lain yang telah terbentuk. Karena organisasi itu baru dibentuk, maka penting sekali untuk menjelaskan atau menguraikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukannya

2.    Pembentukan suatu pekerjaan baru.Alasan ini mengadu pada munculnya jenis pekerjaan yang baru dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya. Bila organisasi yang baru dibentuk tidak memunculkan jenis pekerjaan yang baru, maka uraian jabatan tidak perlu dilakukan.

3.    Karyawan tidak paham terhadap pekerjaannya.Ada sebagian karyawan, terutama yang baru diterima tidak memahami apa yang akan dikerjakannya nanti. Walaupun dalam iklan lowongan pekerjaan mereka sudah tergambarkan jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan. Uraian pekerjaan sangat penting untuk menyamakan pandangan terhadap jenis pekerjaaan yang akan dilakukan.

4.    Tumpang tindih dan konflik. Antara karyawan yang satu dengan yang lainnya seringkali melakukan pekerjaan yang sama meskipun mereka berada dalam bidang berbeda. Kondisi ini dapat mengakibatkan salah paham atau konflik terutama dalam hal pertanggungjawaban atas pekerjaan. Hal ini tentu disebakan oleh belum jelasnya pekerjaan masing-masing karyawan.

5.    Arus kerja tidak lancar. Dalam arus kerja, pekerjaan yang satu tentu berhubungan dengan pekerjaan yang lainnya. Apabila satu pekerjaan belum memahami keana pekerjaan itu diteruskan maka kondisi itu dapat mengakibatkan terhentinya proses pada pekerjaan yang lain.

6.    Sistem penggajian tidak konsisten. Uraian jabatan akan memberikan batasan-batasan terhadap pekerjaaan yang akan dilakukan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang dilakukan tentu akan semakin besar kompensasi (gaji) yang diperoleh. Ketidakjelasan terhadap jenis pekerjaan yang dilakukann akan menyebabkan tidak adanya konsistensi dalam hal pemberian imbalan gaji.

Read More

PEMKAB BONE BOLANGO RAIH PENGHARGAAN BKN RI

Piagam Penghargaan dari BKN RI

BONE BOLANGO -- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meraih penghargaan di kancah nasional. Kali ini, keberhasilan Bupati Bone Bolango Hamim Pou, S.Kom,MH dalam melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan, akuntabel, adil serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berbuah manis.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadiahi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango karena dinilai transparan, akuntabel, adil serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam seleksi CPNS formasi umum tahun 2014 lalu untuk mendukung reformasi di Indonesia. 

Panitia CPNS formasi umum tahun 2014 Kab. Bone Bolango

Kesuksesan itu karena Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan sistem seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Dengan metode itu, kelangsungan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terjamin transparansinya, setiap peserta mendapatkan soal yang berbeda antara satu dengan lainnya dan hasilnya langsung dapat diketahui saat itu juga setelah ujian,"

Read More

Cara Cek Data Kepegawaian PNS Berdasarkan NIP di Server BKN

Nomor Identitas Pegawai (NIP) adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap PNS sebagai identitas kepegawaiannya yang terdiri dari 18 digit yang memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), jenis kelamin, dan nomor urut.

Terkait dengan NIP ini, bagi Rekan-rekan PNS yang ingin mengetahui data diri maupun status kepegawaiannya yang valid pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini pada situs resmi / website BKN di www.bkn.go.idtelah disediakan sebuah fasilitas / fitur yang diperuntukkan bagi seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam memastikan kebenaran data-datanya.

Untuk melihat data diri maupun kepegawaian yang akan dapat kita ketahui dari fitur cek data PNS ini diantaranya mengenai nama lengkap, jabatan, NIP, NIP lama, tanggal lahir, TMT CPNS, TMT PNS, golongan ruang (TMT), Pendidikan Terakhir, Instansi Kerja, Unit kerja, Unit kerja induk, dan kedudukan PNS.

Berikut langkah mudah cara cek data PNS yang valid Anda saat ini langsung dari server BKN :

1.   Langsung saja menuju laman resmi links berikut untuk cek data PNS di BKN

2.   Silahkan menuju ke kotak pencarian PROFIL PNS yang berada di sidebar kanan halaman situs

3.  Selanjutnya silahkan anda masukan nomer NIP 18 digit (tanpa spasi) yang akan di cek datanya

4.   Setelah NIP Anda input, klik “Tampilkan” pada tombol aktif di sampingnya. 

5.  Jika NIP yang anda masukan benar, maka akan tampil keterangan data diri maupun data kepegawaian Anda, yang terdiri atas :

Nama : ………………………………………......

Jabatan : …………………………………...……        

NIP : ………………………………..........……… 

NIP Lama : ……………………….………………

Tanggal Lahir : …………………………………… 

TMT CPNS : ………………………………………   

TMT PNS : ………………………..……………… 

Golongan Ruang (TMT)  : …….…………………       

Pendidikan Terakhir : ………...…………………   

Instansi Kerja : ……………………………………

Unit Kerja : …………………...…………………… 

Unit Kerja Induk : …………………………………

Kedudukan PNS : …………………………………

Silahkan cek data PNS Anda, jika ada data yang salah atau tidak sesuai, harap menghubungi BKD setempat di Instansi anda untuk mengajukan perbaikan data dengan membawa dokumen yang otentik.

Bila Anda kebetulan salah (belum benar) dalam memasukkan / input NIP (Nomor Induk Pegawai) atau kurang dari 18 digit angka, maka akan muncul keterangan "Maaf profil PNS dengan NIP baru tidak ditemukan, harap periksa kembali NIP yang anda masukkan".

Catatan:

Jika halaman situs pada link diatas tdk berfungsi, kemungkinan masih dalam perbaikan atau server sedang down. Silahkan ulangi langkah diatas di waktu lainnya.

Demikian share info singkat tentang bagaimana cara cek data diri dan kepegawaian bagi PNS terbaru pada situs BKN, semoga bermanfaat dan terimakasih…

Referensi artikel :Badan Kepegawaian Negara

Read More

Pelamar Umum yang Memenuhi Quota Formasi diharapkan Hadir

MENDAHULUI ISI RADIOGRAM

• DARI : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO;
• DITUJUKAN KEPADA : SELURUH PESERTA YANG TELAH DINYATAKAN LULUS MEMENUHI QUOTA FORMASI SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2014;

• ISI RADIOGRAM : DIHARAPKAN KEPADA SELURUH PESERTA YANG TELAH DINYATAKAN LULUS SELEKSI CPNS MEMENUHI QUOTA FORMASI SEJUMLAH 65 ORANG SESUAI URUTAN RENGKING PER FORMASI DIHARAPKAN AGAR DAPAT HADIR DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD) KABUPATEN BONE BOLANGO PADA HARI SENIN, 02 FEBRUARI 2015 PUKUL 14.00 WITA.

DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK MENJADI PERHATIAN, TERIMA KASIH....

download Daftar Nilai TKD Pelamar Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014.

 

Read More

BATAS USIA PENSIUN PENGAWAS SEKOLAH : 60 TAHUN

Beberapa bulan yang lalu para pengawas sekolah di seluruh tanah air sempat diguncang dengan beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa batas usia pensiun pengawas sekolah itu 58 tahun, bahkan ada yang mengatakan 56 tahun,selanjutnya bisa diperpanjang hingga 60 tahun. hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Al hasil ada rekan-rekan pengawas yang sudah diberhentikan sbelum usia 60 tahun.

Sekarang Para Pengawas di seluruh Indonesia boleh lega dan berbangga, karena sudah ada PP no 21 tahun 2014 yang menyatakan secara gamblang bahwa batas pensiun pengawas sekolah adalah 60 tahun, kira kira bunyi nya seperti ini : 

BAB II PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
2) Jabatan Fungsional Apoteker;
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
7) Jabatan Fungsional Penilik;
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

Untuk mengetahui seluruh isi PP TERSEBUT  silahkan unduh

PP No 21 Tahun 2014

Demikian sekedar informasi.

Salam Pendidikan !

Read More

PEMERINTAH GORUT STUDI KOMPARASI KE BKKPD BONBOL

Friske Ariyanti Usman, S.Kom, MM

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan studi komparasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan tujuan utama melihat sejauhmana pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan kesuksesan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Friske Ariyanti Usman, S.Kom, MM ditemui diruang kerjanya Kamis (15/01/2015) mengungkapkan bahwa kedatangan tim utusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan tujuan utama adalah ingin melihat tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat eselon II).

Memang berdasarkan pengalaman kemarin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan aturan pengangkatan JPT sesuai dengan tahapan Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan adalah mulai dari pengumuman pendaftaran secara terbuka dengan menggunakan media internet dan pengumuman media lainnya, pembentukan panitia seleksi daerah, para peserta mempresentasikan hasil karya ilmiahnya dan pemenuhan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan dan yang paling terakhir adalah lahirlah rangking berdasarkan nilai yang diperoleh oleh peserta. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pengakuan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sofian Efendi dalam penerapan pengakatan JPT disesuaikan dengan aturan Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014.

Friske pada saat mengikuti Diklat PIM III

Lanjut Friske bahwa kunjungan tim dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara berlangsung dengan penuh kekeluargaan, dalam dialog sering muncul canda dan tawa dan keakraban sangat sangat terlihat, pihak kami sangat bersyukur tim dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah mengunjungi BKPPD Kabupaten Bone Bolango, kebetulan saja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang telah menyesuaiakan pengangkatan JPT berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014, apabila sebaliknya maka pasti kami yang akan mengunjungi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ujar Friske.

Selain itu kesyukuran lainnya adalah dua daerah antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango semakin erat keakraban, mudah-mudahan dilain kesempatan keakraban ini semakin berlanjut bukan hanya disisi kepegawaian namun di iven-iven kegiatan daerah lainnya harap Friske.

Read More